Kalah dari Vietnam, Internet Indonesia Harus "Ngebut"

JAKARTA,Meski jumlah pengguna internet di Indonesia melebihi 60 juta,
Indonesia belum penuhi target
50 persen penduduk sesuai Rencana Induk Pengembangan Teknologi
Informasi dan Komunikasi yang
disepakati 10 negara Asia Tenggara. Untuk itu, perlu program
percepatan untuk menghadapi ASEAN
Connectivity 2015.
Hal ini dilontarkan Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi (BPPT) Hammam Riza yang juga Ketua Pelaksana The Second
ASEAN Chief Information Officer (CIO) Forum, Selasa (11/6), di
Jakarta.
Tahun 2012, jumlah pengguna internet di Indonesia ada 62,5 juta orang,
kata Direktur Jenderal Aplikasi
Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ashwin Sasongko.
Ini 27 persen dari total jumlah
penduduk remaja hingga dewasa.
Dalam forum itu terungkap keterhubungan penduduk Indonesia pada
layanan internet lebih rendah
dibandingkan dengan Vietnam yang mencapai 30,5 juta orang (38 persen
penduduk). Menurut Hammam, untuk meningkatkan akses penduduk pada
layanan internet hingga 50 persen,
diperlukan program percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi
dalam dua tahun
mendatang. Selain konektivitas, yang perlu dibenahi adalah peningkatan
keamanan lalu lintas dan
transaksi data serta memperkuat kelembagaan dan peningkatan kemampuan CIO.
Ashwin mengakui, pembangunan jaringan telekomunikasi kurang menjangkau
kawasan timur
Indonesia. Saat ini, jaringan kabel serat optik dari program Palapa
Ring mencapai 36.000 kilometer melewati 440 kabupaten.
Untuk meningkatkan konektivitas internet terutama di daerah, kata
Ashwin, diterapkan sistem satelit
berbasis Very Smart Aperture Terminal (VSAT) berkapasitas hingga 512
kilobit per detik. Selain itu,
diluncurkan Pusat Layanan Informasi Kecamatan (PLIK) dan Mobil PLIK.
Rendahnya pencapaian TIK di Indonesia tecermin pada indeks
e-government, koneksi internet atau
komputer di lingkungan pemerintah. Di tingkat global, Indonesia berada
di urutan ke-57 dan di ASEAN di peringkat ke-6.
E-government akan ditingkatkan karena dapat meningkatkan efisiensi
anggaran, pengawasan
keuangan, dan diperlukan untuk reformasi birokrasi.(komp as/12/6/13)